KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG

gerakan 3 A jepang

               Periode pendudukan Jepang atas Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai pada 7 Desember 1941.

Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda bahkan Filipina. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung.

Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.

Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, telah banyak membawa perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya Revolusi Indonesia. Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan tersebut. Terutama di Jawa dan sampai tingkatan yang kecil di Sumatera, mereka didoktrin, dilatih, dan mempersenjatai generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Jepang juga mempolitisasikan bangsa Indonesia sampai tingkat desa dengan sengaja. Akhirnya, semua keleluasaan yang dberikan oleh Jepang atas Indonesia ditunjang dengan kekalahan Jepang dalam perang, sehingga tercapailah kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya.

A.KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu: 1) Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan 2) memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia hingga ketingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan. Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.

  1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).
    2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
    3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).

Pada masa ini kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita, rakyat banyak dijadikan tenaga paksa untuk mendukung kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Semua kegiatan ekonomi banyak diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka perang. Seperti kegiatan penanaman jarak, penanam padi, kapas dan pembuatan proyek-proyek untuk lapangan terbang bagi kepentingan Militer Jepang. Rakyat banyak dimobilisasi untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Karena kerasnya kebijakan pemerintah militer Jepang rakyat mengalami kekurangan pangan dan sandang.

 

  1. Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia masa Pendudukan Jepang.

penjajahan jepang terhadap indonesia

Pemerintahan Jepang mengembangkan pola ekonomi perang di setiap daerah di Indonesia. Ekonomi perang adalah semua kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi ditujukan untuk kepentingan perang, sejalan dengan karakteristik jaman perang itu sendiri, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

  • Berlangsung dalam suasana krisis peperangan
  • Menerapkan sistem ekonomi komando
  • Mekanisme ekonomi darurat, sehingga memungkinkan munculnya pedagang-pedagang gelap dan penyelundupan
  • Pelaku ekonomi amatiran (dadakan)

 

Pemerintahan Jepang dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia menerapkan kebijakan – kebijakan ekonomi seperti Romusha. Dalam hal ini sedikitnya terdapat dua ratus ribu orang pribumi dipekerjakan, kebanyakan dari mereka bekerja sampai mati tanpa pernah menerima upah/bayaran. kondisi ini tidak jauh berbeda saat Belanda menguasai Indonesia. Para pekerja tersebut ikut terlibat akibat dari ketidaktahuan mereka tentang apa sebenarnya romusha itu. Sistem perekrutannya diselenggarakan di setiap desa melalui kepala desa. Dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sulit yang dirasakan orang pribumi menjadikan alasan utama untuk terlibat dengan maksud sekedar kehidupan yang lebih layak.

 

Selanjutnya Kinrohosi, merupakan wajib kerja tanpa upah bagi tokoh masyarakat seperti para pamong desa dan pegawai rendahan. Kemudian diberlakukan wajib militer bagi seluruh lapisan masyarakat pribumi untuk membantu Jepang dalam peperangan dalam menghadapi Sekutu dengan mengikuti latihan militer seperti : Seinendan/barisan pemuda, Keibodan/ barisan pembantu polisi, Fujinkai/barisan wanita, Jawa Hokokai/perhimpunan kebaktian rakyat-rakyat Jawa, Suisintai/barisan pelopor, Heiho/pembantu prajurit Jepang  dan PETA (Pembela Tanah Air).

Dalam bidang ekonomi, pengeksploitasian dan pengontrolan sumber-sumber ekonomi di Indonesia yang diterapkan oleh Jepang dengan dikeluarkannya peraturan pembatasan dana dan penguasaan alat-alat produksi oleh pemerintah merupakan ciri ekonomi liberal. Pola ekonomi perang yang direncanakan Jepang di Indonesia yaitu bahwa disetiap wilayah lingkungan daerah harus melaksanakan autraki. Di pulau Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, sedangkan Sumatera dibagi atas 3 lingkungan autarki dan 3 lingkungan dibagi dalam Minseeifo (diperintah angkatan laut Jepang). Tujuan autarki adalah memenuhi kebutuhan sendiri serta kebutuhan daerahnya untuk memproduksi bahan-bahan perang.

Saat kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%.

 

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan maupun diterapkan oleh pemerintahan Jepang juga mempengaruhi mobilitas sosial pribumi seperti pemerintahan Jepang yang mencari dukungan mengambil dari masyarakat Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Golongan yang mendapat perhatian Jepang sekaligus mengangkat status mereka dimata masyarakat seperti golongan Pemuda dan golongan nasionalis Islam. Pemuda dianggap sebagai tenaga sosial, idealisme tinggi grat penuh semangat dan belum banyak mendapat pengaruh. Pemerintahan pendudukan jepang berusaha membentuk organisasi pemuda dalam jumlah banyak, dan mengangkat anggota organisasi itu sebagai golongan atau kelas terpandang dalam masyarakat.

Para pemuda diberi keleluasaan untuk memperoleh pendidikan dan dilatih dalam bidang kemiliteran baik militer penuh ataupun semi militer. Sedangkan golongan nasionalis Islam memperoleh kesempatan menduduki berbagai lapisan dan jabatan dalam birokrasi pemerintahan dan juga memperoleh membentuk barisan bersenjata sendiri seperti hizbullah dan sabilillah.

Setelah Jepang mengakui kekalahannya dari Sekutu, Indonesia mulai bergerak menuju kemerdekaan. Usaha dalam mewujudkan cita-cita Indonesia itu dilakukan dengan berbagai cara seperti berpolitik secara terbuka melalui kebijakan pemerintahan Jepang. Para pemimpin Indonesia banyak bersedia bekerjasama dengan pihak Jepang. Mereka ada yang menduduki beberapa jabatan penting dalam lembaga yang dibentuk Jepang. Misalnya, Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H Mas Mansyur menduduki pimpinan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Putera merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang bulan Maret 1943 dan bertujuan untuk menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung peperangan Jepang menghadapi sekutu.ppenjajajahan jepang terhadap indonesia

 

Tokoh PUTERA memanfaatkan organisasi itu untuk mengembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri bangsa sendiri. Selain berjuang melalui organisasi Putera, para pemimpin bergerak juga berpolitik melalui Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In) yang dibentuk pemerintahan Jepang pada tanggal 5 September 1943. Lembaga ini beranggotakan 43 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno.

 

Politik secara diam-diam atau melalui gerakan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Perjuangan semacam itu pada umumnya dilakukan oleh para pemimpin negeri yang bekerja di instansi-instansi Pemerintahan Jepang. Perjuangan dibawah tanah terdapat diberbagai tempat tidak terbatas di Jakarta saja, tetapi juga di Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan.

Sebelum diadakannya proklamasi, para pedagang besar dikumpulkan. Kemudian dibentuklah Pusat Tenaga Ekonomi Bangsa Indonesia (PTEBI). Organisasi ini merupakan cikal bakal tumbuhnya ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk urusan dagang didirikan BTC (Agen Nasional untuk komoditi ekspor), yang cabang-cabangnya didirikan dikota-kota lainnya dan juga luar negeri. Untuk urusan daerah, pemerintah pusat belum mampu membantu dana untuk perjuangan didaerah.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang telah mengakibatkan berbagai perubahan pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. Kebijakan-kebijakan Jepang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Baik aspek politik pemerintahan, ekonomi maupun mentalitas masyarakat. Dalam bidang pemerintahan terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk. Akibatnya peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.

Dalam ekonomi diberlakukan politik penyerahan padi secara paksa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para tentara. Akibat penyerahan padi itu antara lain angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat buruk.

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja. Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha. Para romusha harus membuat pabrik senjata, benteng pertahanan, dan jalan. Mereka
tidak hanya bekerja di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri. Para romusha sangat menderita dan tidak dapat upah dan makanan. Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang. Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat sehingga mental sebagai pekerja tertanam dengan subur.

Dari sekian banyaknya kebijakan yang buruk yang telah ditorehkan dalam sejarah bangsa ini tidak dapat dipungkiri Jepang memiliki andil besar dalam kemerdekaan bangsa ini. Secara tidak langsung Jepang memberikan peluang bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaannya seperti terlihat dari adanya pelatihan militer bagi pemuda Indonesia dan adanya organisasi pemuda. Juga mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi. Golongan pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial. Hal ini disebabkan mereka bergabung dalam organisasi bentukan Jepang dan duduk dalam pemerintahan.

Demikianlah artikel pendek saya tentang keadaan ekonomi indonesia pada masa pendudukan jepang. Semoga bermanfaat.

Sumber:

Zet, Mestika. 2009. Ekonomi Perang, Zaman Jepang dan Revolusi 1942-1950: Hand out.

http://ben-ni.blogspot.com/2008/11/masa-pendudukan-jepang-di-indonesia.html.Ditemukan pada 16 Oktober 2010.

http://yudhie-router.blogspot.com/2010/05/kehidupan-social-budaya-ekonomi-dan.html. Ditemukan pada 16 Oktober 2010.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

 

https://i2.wp.com/www.sejarah-indonesia.com/wp-content/uploads/2017/04/images-3.jpg?fit=297%2C170https://i2.wp.com/www.sejarah-indonesia.com/wp-content/uploads/2017/04/images-3.jpg?resize=150%2C150almuksiINDONESIAKEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG                Periode pendudukan Jepang atas Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang...situs sejarah terlengkap di indonesia