Perjanjian Renville

perjanjian renville
Gambar: suasana saat melakukan perjanjian renvile

Perjanjian Renville merupakan kelanjutan dari perundingan yang dilakukan oleh kedua negara yang bertikai yaitu Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB. KTN bersepakat untuk membawa kembali masalah antara Indonesia dan Belanda ini ke meja perundingan yang akan dilaksanakan diatas kapal milik Amerika Serikat yang bernama U.S.S. Renville.

Dengan difasilitasi oleh Committee of Good Offices for Indonesia, pada 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Belanda dan Indonesia di Kapal Perang AS Renville sebagai tempat netral, karena Pemerintah Republik Indonesia menolak berunding di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Dan yang sangat luar biasa di sini adalah, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Di sini terlihat jelas keberhasilan politik divide et impera Belanda yang dapat menampilkan seorang pribumi untuk menghadapi bangsanya sendiri. Namun ini juga menunjukkan watak orang-orang seperti Wijoyoatmojo, yang demi pangkat, jabatan dan uang, rela mengorbankan –bahkan membunuh- bangsanya sendiri untuk kepentingan penjajah.

kapal renville
gambar: Kapal renville milik angkatan laut amerika
Jalannya Perundingan

Pada perundingan di kapal Renville tersebut. Belanda kembali menunjukkan keunggulan berdiplomasi dalam perundingan. Di lain pihak, Indonesia sekali lagi menunjukkan kelemahannya.  Belanda bersikukuh dengan sikap mereka, yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum agresi militer. Serta tetap mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan “Garis van Mook” sebagai hasil agresi militer mereka.  Garis van Mook itu untuk Belanda merupakan “Dream Line” (garis impian). Karena dengan demikian Belanda memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar. Baik di Sumatera mau pun di Jawa. Terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Belanda, seperti minyak dan hasil pertambangan lain.

Tanggal 17 Januari 1948, ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai “Persetujuan Renville.” Namun sejak Pemerintah RI dan Belanda pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk diadakannya gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville. Pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI. Sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi “Hijrah” ke Jawa Tengah.

Dampak perjanjian renville

Perjanjian Renville menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia. Karena pihak Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan menyebabkan Divisi Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat untuk melakukan perjalanan ke jawa Tengah. Tidak semua pejuang Indonesia yang berada di jawa Barat mematuhi keputusan dari perjanjian Renville. Berbagai pasukan yang tergabung dalam Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hisbullah. Dibawah pimpinan Sekarmaji marijan Kartosuwiryo menolak untuk meninggalkan Jawa Barat dan memilih untuk tetap bertahan dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Kabinet Amir Syarifuddin tidak dapat dipertahankan lagi. Karena banyak pihak yang menentang hasil-hasil perundingan dan kabinet Amir Syarifuddin dianggap gagal dan pada tanggal 23 Januari 1948 mandatnya sebagai Perdana Menteri diserahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia.

https://i2.wp.com/www.sejarah-indonesia.com/wp-content/uploads/2017/03/perjanjian-renvile.jpg?fit=280%2C180https://i2.wp.com/www.sejarah-indonesia.com/wp-content/uploads/2017/03/perjanjian-renvile.jpg?resize=150%2C150almuksiINDONESIAKONTENPORERperjanjian Renville,perundingan dengan belanda,perundingan RenvillePerjanjian Renville Perjanjian Renville merupakan kelanjutan dari perundingan yang dilakukan oleh kedua negara yang bertikai yaitu Indonesia dan Belanda yang difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB. KTN bersepakat untuk membawa kembali masalah antara Indonesia dan Belanda ini ke meja perundingan yang akan dilaksanakan diatas kapal milik...situs sejarah terlengkap di indonesia